(62) 812 245 6452

Info Kegiatan

 
 

Oleh: Made Supriatma

COBALAH bayangkan bahwa Anda adalah Z. Mohamad. Dia tinggal di Pekalongan pada awal abad ke-20. Kota sedang berkembang saat itu karena pemerintah kolonial Belanda sedang menerapkan modernisasi.

Dia termasuk bagian dari golongan yang beruntung karena ia memiliki sebuah sepeda. Di kota ini, pemilik sepeda pada zaman itu bisa dengan mudah dihitung.

Namun di situlah letak persoalannya. Suatu malam, dia naik sepeda. Berko atau lampu sepedanya tidak menyala. Polisi datang dan menyetopnya. Dia didenda 50 sen, jumlah yang cukup besar ketika itu. Dia menolak membayar denda itu. Dia tahu bahwa banyak orang kulit putih naik sepeda di malam hari yang berko-nya tidak menyala. Dia protes atas kesewenang-wenangan yang hanya mencari-cari kesalahan-kesalahan kecil ini. Karena memprotes dan tidak mau membayar denda, Z. Mohamad dijebloskan ke dalam penjara.

Orang seperti Z. Mohamad bukannya tidak lazim pada zaman itu. Mereka bukan golongan petani miskin di pedesaan. Mereka adalah lapisan terdidik dan hasil daripada kebijaksanaan politik etis pemerintah kolonial Belanda sendiri. Namun mereka mengalami diskriminasi sosial. Selain itu, mereka juga melihat kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial terhadap petani di pedesaan dan buruh-buruh di perkotaan.

Soe Hok Gie dalam bukunya Di Bawah Lentera Merah menulis bahwa orang seperti Z. Mohamad menjadi komunis pertama-tama karena persoalan ketidakadilan dan kesewang-wenangan yang dilakukan pemerintah kolonial. Ironisnya, kesadaran akan hal itu muncul sebagai hasil dari pendidikan pemerintah kolonial.

Dari sanalah muncul perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Z. Mohamad, yang adalah ayah dari penulis Goenawan Mohamad itu, kemudian menjadi tokoh terkemuka Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) dan Sarekat Islam Merah di Pekalongan. Sebagaimana akan Anda lihat di dalam buku ini, ISDV dan SI Merah adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk menyebarkan ide-ide kiri di Indonesia.

Awal abad ke-20 adalah “zaman bergerak”. Selain itu, zaman itu adalah “zaman balik boewono”. Jelas zaman itu sangat dipengaruhi oleh gerakan kiri. Zaman bergerak karena kehadiran alat-alat transportasi cepat seperti kereta api yang menghubungkan kota-kota besar di Jawa. Perubahan transportasi membawa pada perubahan komunikasi dan penyebaran informasi. Media cetak menjadi sarana penyebaran informasi dan ide yang sangat cepat walau tidak secepat yang kita nikmati saat ini.

Si Sastro seumur hidup tidak pernah beranjak dari Surakarta kota kelahirannya. Namun karena suatu urusan dia harus pergi ke Surabaya. Dia naik kereta api, sarana transportasi paling cepat ketika itu. Butuh waktu seharian dari Surakarta hingga ke Surabaya. Namun itu lebih baik daripada empat hari dengan kuda.

Apa yang diberikan oleh kereta api tidak saja transportasi yang cepat dan efisien. Yang lebih penting, dia juga membawa perubahan mental. Kromo melewati kota-kota seperti Ngawi, Madiun, Kertosono, Mojokerto, sebelum sampai ke Surabaya. Perubahan mental, lewat kemampuan membayangkan posisi-posisi satu kota relatif terhadap kota lain ini, kemudian diperkuat dengan munculnya kapitalisme media cetak.

Lewat surat kabar dan majalah, perubahan mental ini diperkuat. Informasi menyebar lebih cepat. Dengan tiba-tiba Kromo mengetahui bahwa gerakan buruh di Rusia berhasil melakukan revolusi. Dia tahu bahwa revolusi itu terjadi karena buruh bersatu mengorganisasi diri, menuntut, dan bergerak. Kromo boleh jadi tidak pernah ke Moscow. Tapi dia tahu bahwa Moscow ada di sana dan Moscow sebuah kenyataan yang diambil alih oleh imajinasinya.

Imajinasi inilah yang membuatnya bergerak. Dan Kromo tidak sendirian. Anggota masyarakat lainnya juga mengalami hal yang sama. Maka jadilah zaman bergerak, zaman vergadering atau zaman berkumpul menuntut kehidupan yang lebih baik. Juga zaman “balik boewono” atau zaman dunia terbalik: penguasa priyayi digantikan oleh massa proletar atau kaum kromo.

Satu hal yang juga penting untuk dicatat adalah bahwa zaman ini adalah zaman ketika pondasi nasionalisme Indonesia mulai diletakkan. Hanya butuh kira-kira satu dekade sebelum pergerakan ini menjadi partai politik dan memakai nama Indonesia! Itu terjadi pada tahun 1924, ketika nama Perserikatan Komunis di Hindia (berdiri Mei 1920) diubah menjadi Partai Komunis Indonesia.

Masalahnya kemudian adalah mengapa para aktivis di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 menjadi kiri? Mengapa ajaran-ajaran tradisional yang ada tidak mampu menjadi inspirasi menggalang gerakan yang nantinya berujung pada sebuah entitas negara yang bernama Indonesia?

Jawabnya sangat gamblang, yakni struktur rasial yang menjadi struktur kekuasaan kolonial! Dalam struktur ini, golongan Eropa adalah penguasa yang memiliki hak-hak istimewa (privilege). Mereka diikuti oleh penguasa-penguasa pribumi, kaum aristokrat. Kemudian ada golongan-golongan ras Timur Asing non-pribumi seperti golongan Cina dan Arab. Orang-orang pribumi berada pada barisan paling bawah dalam struktur rasial ini.

Sebagian besar mereka yang aktif dan menjadi kiri adalah lapisan aristokrat rendahan. Mereka bukan rakyat biasa namun tidak punya hak-hak istimewa sebagai aristokrat. Mereka memang mendapatkan pendidikan namun bukan pendidikan yang sepenuhnya Belanda seperti yang dinikmati oleh para aristokrat. Mereka dididik untuk mengisi mesin birokrasi kolonial tingkat rendahan: sebagai juru tulis, kasir, juru ukur, tukang mesin atau masinis, dan lain sebagainya. Mereka adalah sekrup dari mesin birokrasi kolonial.

Namun, justru dari posisi inilah mereka secara alamiah menjadi pemimpin kelas yang di bawahnya, yaitu kelas buruh. Untuk itu, mereka harus mencari ide yang mendukung peranan mereka. Ide ini tidak didapatkan dari ide-ide tradisional yang justru melegitimasikan kekuasaan aristokrasi. Jika pun ide-ide tradisional masuk ke dalam gerakan-gerakan kiri maka yang masuk adalah ide tentang lahirnya Ratu Adil (mesianisme). Ide ini cukup untuk menjungkirbalikkan tatanan. Itulah zaman “balik boewono”, di mana yang berkuasa dijungkalkan dari kekuasaannya dan “kaum kromo” menata dirinya sendiri serta seluruh masyarakat.

Sosialisme dan Marxisme menawarkan ide yang pas untuk para aktivis ini. Mereka menentang struktur kapitalisme yang dibangun oleh kekuasaan kolonial. Mereka menentang penguasa-penguasa kulit putih serta sekutu-sekutu lokalnya. Mereka menginginkan keadilan sosial. Mereka berjuang untuk kemakmuran untuk semua, bukan hanya kemakmuran hanya untuk kaum aristrokrat. Mereka ingin agar “kaum kromo” memiliki suara dan kekuasaan menentukan kemakmuran mereka sendiri.

Secara perlahan, ide ini menjalar ke mana-mana. Gerakan ini memunculkan boikot, protes, dan mogok. Reaksi pemerintah kolonial juga tidak kurang keras. Para organisator dan propagandis gerakan ini langsung ditangkap, dipenjarakan, atau diasingkan.

Secara perlahan namun pasti, gerakan ini kemudian mendapatkan bentuk gambaran wilayahnya. Ide yang sama tidak hanya muncul di Jawa tetapi juga di tempat-tempat lain di Nusantara ini. Terutama, ide ini muncul juga di Sumatera Barat dan Sumatera Timur. Mulailah kemudian dibayangkan sesuatu yang lebih besar, yakni kebangsaan. Ide-ide kiri sesungguhnya menjadi benih untuk kebangsaan Indonesia.

Demikianlah seterusnya. Anda bisa mengikuti perjalanannya di dalam buku ini. Sebagaimana perlawanan anti-kolonial di mana pun di muka bumi ini, gerakan kaum kiri menjadi gerakan politik. Juga, seperti gerakan anti-kolonial lainnya, kaum kiri berusaha merebut kekuasaan dan meruntuhkan tatanan yang lama. Maka terjadilah perjuangan bersenjata. Partai Komunis Indonesia adalah gerakan kiri nasionalis yang pertama melakukan usaha pemberontakan bersenjata melawan pemerintahan kolonial. Itu terjadi pada tahun 1926.

Kenyataan ini di kemudian hari digambarkan secara sinis oleh sejarawan-sejarawan pro-militer Indonesia sebagai kecenderungan PKI untuk menjadi partai pemberontak. Tentu saja, para sejarawan ini harus mengatakan demikian karena militer Indonesia baru lahir dua dekade kemudian. Bahkan Soeharto, gembong kekuasaan militer di Indonesia itu, baru berumur lima tahun ketika pemberontakan itu terjadi.

Kiri sebagai sebuah partai politik runtuh ketika pemberontakan itu berhasil dipatahkan pemerintah kolonial. Para aktivis partai, termasuk Z.Mohamad, dibuang ke Boven Digul. Taktik seperti ini nantinya akan ditiru oleh militer Indonesia pada masa Soeharto yang mengirim para aktivis PKI ke Pulau Buru, dengan keadaan yang jauh lebih buruk.

Namun kiri sebagai ide masih tetap hidup. Aktivis-aktivis kiri bergerak di bawah tanah. Para nasionalis kooperatif meneruskan “perlawanan” dengan cara yang jauh lebih lembek. Namun toh, rezim pemerintah kolonial menjadi paranoid dengan setiap ide tentang kemerdekaan. Mereka menekan ide ini sebisa mungkin.

Gerakan kiri tidak sepenuhnya mati. Ia bangkit kembali dari bawah tanah setelah kejatuhan Jepang. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak akan dikumandangkan seandainya Soekarno–Hatta tidak diculik dan dibawa ke Rengasdengklok oleh pemuda-pemuda kiri.

Peristiwa selanjutnya adalah revolusi. Sulit untuk meremehkan partisipasi kaum kiri dalam revolusi ini. Kalangan kiri membentuk kekuatan-kekuatan bersenjata. Berbeda dengan sejarah yang ditulis oleh kalangan militer yang menekankan perlawanan terhadap tentara Sekutu, revolusi sesungguhnya memiliki dinamika yang sangat berlainan.

Tentu, revolusi juga bisa sangat keras. Banyak pembantaian terjadi. Beberapa daerah di Indonesia mengalami revolusi sosial dalam arti sebenarnya. Kaum rakyat jelata bersenjata ini menjungkirkan tatanan. Mereka membantai kelas penguasa, tidak saja golongan aristokrat namun juga agamawan. Ini terjadi di daerah seperti Sumatera Timur dan di pantai utara Jawa (Peristiwa Tiga Daerah).

Tahun 1948, mengikuti irama revolusi, beberapa kader PKI yang baru pulang dari Uni Sovyet mencoba bereksperimen dengan revolusi lokal di Madiun. Seperti di daerah lain, revolusi ini pun penuh dengan kekerasan. Akhirnya, tentara Indonesia memberangus revolusi ini. Hingga sekarang, sejarawan pro-tentara menggambarkan Peristiwa Madiun sebagai “pemberontakan” atau “pengkhianatan” terhadap revolusi kemerdekaan Indonesia. Kenyataannya, jauh lebih rumit dari itu.

Gerakan kiri kembali mendapatkan lajunya setelah kemerdekaan. Setelah Peristiwa Madiun, gerakan kiri kembali bangkit menjadi gerakan politik. Di samping PKI, ada banyak organisasi kiri. Banyak nasionalis juga berhaluan kiri karena mereka pun merupakan elemen-elemen revolusioner yang bergerak pada saat revolusi kemerdekaan. Kekuatan ini benar-benar mewarnai politik Indonesia antara tahun 1950-an hingga pertengahan 1960-an.

Namun bersamaan dengan itu, kekuatan-kekuatan reaksioner dari rezim kolonial lama juga masih bercokol dengan kuat. Kaum elite yang dulu mengabdi birokrasi kolonial juga menjadi abdi di dalam republik yang baru. Yang paling signifikan adalah perkembangan tentara. Ini adalah sebuah birokrasi negara bentukan baru namun dengan cepat menjadi kekuatan reaksioner, seperti menjadi negara di dalam negara.

Sejarah tentara Indonesia memang penuh dengan intrik politik dan kepentingan ekonomi. Ketika terjadi nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, tentara dengan cepat mengambil alih kesempatan ini. Merekalah yang menjadi manajer-manajer di perusahaan ini. Tidaklah mengherankan bila kemudian mereka berhadapan dengan musuh alamiah kaum modal, yaitu kaum buruh.

Di tingkat nasional, perebutan pengaruh pun terjadi. Tentara yang semakin bertaring berhadapan dengan PKI untuk mempengaruhi Soekarno. Tarik-menarik terjadi sepanjang periode “Demokrasi Terpimpin” dan meletus saat terjadi usaha kudeta G30S yang dilakukan oleh segerombolan perwira dan prajurit TNI-AD.

Apa yang terjadi sesudahnya, saya kira kita semua sudah tahu. Tentara di bawah pimpinan Soeharto membabat habis semua kekuatan dan gerakan kiri. Hampir sejuta orang dibunuh secara sistematis. Tentu tidak mudah membasmi sejuta orang hanya dalam waktu beberapa bulan. Tentara dengan cerdik memanfaatkan antagonisme dalam masyarakat untuk melakukan pembunuhan itu. Organisasi pemuda, kesatuan-kesatuan aksi, mahasiswa, dan bahkan siswa SMA dimanfaatkan sebagai bagian dari mesin pembantaian ini.

Apa yang terjadi sesudah pembabatan dalam skala raksasa ini adalah kepunahan kaum kiri. Mereka yang tersisa, dipenjara dan dipekerjakan secara paksa. Keluarga-keluarga kaum kiri diawasi secara ketat. Hak-hak asasi mereka dicabut dan mereka dinistakan menjadi golongan yang paling paria di dalam masyarakat orde baru.

Teror orde baru terhadap golongan kiri dilembagakan dalam bentuk “bersih lingkungan” dan “litsus” (penelitian khusus). Orang yang tidak bersih dari lingkungan kiri dalam keluarga besarnya tidak bisa menjadi pegawai negeri atau pegawai swasta di lingkungan perusahaan yang dianggap strategis. Untuk itu, orde baru mengadakan penelitian khusus untuk melihat latar belakang keluarga mereka.

Teror orde baru terbukti sangat brutal. Teror ini tidak saja memelihara antagonisme dalam masyarakat. Keluarga-keluarga mereka yang “terlibat”, diasingkan sepenuhnya dari seluruh kehidupan kemasyarakatan. Tidak itu saja. Teror ini masuk ke dalam keluarga. Anak-anak dipaksa tidak mengakui ayah dan ibunya yang memiliki hubungan dengan gerakan kiri. Kakak dan adik menjauhi siapa saja yang dikategorikan negara sebagai “pengkhianat”. Keluarga-keluarga pecah berantakan karena sistem teror ini.

Orde baru adalah gerakan kontra-revolusioner (kontrev). Ia membabat semua golongan revolusioner. Sama seperti golongan kiri yang menggagas nasionalisme Indonesia, golongan kiri sesudah Revolusi 1945 pada umumnya adalah golongan yang terdidik, sehingga banyak di antara mereka adalah guru, aktivis perburuhan, jurnalis, akademisi, dan lain sebagainya.

Mereka umumnya bukanlah kelas penguasa. Dengan menghabisi golongan kiri angkatan Revolusi 1945 ini maka orde baru menghabisi satu generasi nasionalis progresif di Indonesia. Gerakan kontrarevolusioner oleh orde baru itu pada hakikatnya adalah revolusi pada dirinya sendiri. Ini adalah “revolusi” yang meniadakan Revolusi 1945.

Hasilnya adalah sebuah rezim politik yang dengan segera mengembalikan Indonesia ke pangkuan ekonomi kapitalistik yang pernah berjaya di zaman kolonial. Indonesia membuka diri untuk investasi dan eksploitasi. Dia membebek atas apa pun yang disarankan oleh tuannya pemilik modal di negeri-negeri Barat.

Penjajahan kembali Indonesia mulai dengan sempurna dengan berdirinya orde baru. Dan sejak itu militansi nasionalis progresif yang pernah dibangun sejak awal abad kedua puluh dan terkulminasi pada Revolusi 1945 punah dan tidak pernah bangun kembali.

Kematian di tingkat gerakan tidak dengan serta-merta membawa kematian ide. Sekalipun termarjinalkan, ide-ide kiri tetap didiskusikan. Ia tetap menjadi ilham untuk perjuangan keadilan sosial. Ia tetap menjadi alat untuk menganalisis penyakit-penyakit sosial yang tumbuh dalam masyarakat. Sekalipun orde baru juga telah berhasil menanamkan konservatisme yang berbasis agama, namun ide-ide kiri tetap mampu menarik minat. Bahkan beberapa kaum muda mulai bereksperimen untuk menjalankan kehidupan beragamanya dengan bekal inspirasi dari kiri.

Namun, tidak mudah untuk bangkit dari pemberangusan “tumpas kelor” ala orde baru itu. Pembantaian massal dan teror brutal meninggalkan bekas yang sangat mendalam. Pembantaian massal dan teror brutal tidak hanya membangkitkan trauma dan ketakutan yang teramat sangat. Ia menciptakan sikap tidak peduli (antiphaty) terhadap persoalan-persoalan keadilan dan ketenteraman hidup bersama.

 

* Peneliti Indonesia asal Bali, tinggal di New Jersey.