(62) 812 245 6452

Info Kegiatan

 
 

Oleh: Chalik Hamid

Sudah terbit sebuah buku penting dengan judul Final Report, Laporan Akhir Pengadilan Rakyat Internasional 1965.

Buku ini diterbitkan di Bandung oleh Ultimus. Ini kita anggap sangat penting karena mengandung bahan-bahan sangat berguna, baik sebagai catatan sejarah maupun sebagai bahan penyelidikan bagi para peneliti, sejarawan, maupun bagi akademisi.

Seperti diketahui, di Den Haag pada tanggal 10-13 November 2015 telah berlangsung Pengadilan Rakyat Internasional 1965, yang bertujuan untuk menyingkapkan kebenaran demi menegakkan keadilan dan hak-hak asasi manusia, terutama di Indonesia, dalam pembantaian oleh rezim Suharto di tahun 1965/1966. Buku ini diterbitkan dalam dua bahasa (dalam satu buku), Inggris dan Indonesia. Dalam buku ini dituliskan bahwa dalam sidang itu, para hakim internasional ini diketuai oleh Zak Yacoob dari Afrika Selatan, sedangkan tim Jaksa penuntut diketuai oleh Dr. Todung Mulya Lubis dari Indonesia.

Buku menunjukkan keputusan para hakim internasional. Ada 9 kejahatan kemanusiaan yang terjadi ketika itu: 1) Pembunuhan massal, 2) Pemenjaraan, 3) Perbudakan terhadap penduduk sipil, 4) Penyiksaan, 5) Penghilangan paksa, 6) Kekerasan seksual, 7) Pengasingan bagi warga negara yang paspornya disita, 8) Propaganda yang dilakukan Suharto dengan memelintir kejadian sebenarnya demi kepentingan dirinya, dan 9) Keterlibatan negara-negara lain seperti AS, Inggris, dan Australia dalam pembunuhan 1965-1966. Semua kejahatan ini dilakukan secara langsung terhadap penduduk sipil, secara luas dan sistematis, karenanya bisa dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Sangat menarik, dalam buku ini juga dikemukakan hasil para ahli forensik yang ditugaskan oleh Suharto mengautopsi jenazah para jenderal korban G30S. Dari hasil autopsi ternyata tidak ada seorang pun yang dicungkil matanya. Semua alat kelamin mereka masih tetap utuh. Bahkan diketahui dengan pasti bahwa empat orang telah menjalani khitan dan tiga orang tidak dikhitan. Para korban ini dibagi menjadi dua kelompok: Mereka yang ditembak mati di rumah sendiri oleh para penculik, yakni Jenderal Yani, Pandjaitan, dan Harjono; serta mereka yang dibunuh setelah dibawa ke Lubang Buaya, yakni Jenderal Parman, Soeprapto, dan Sutojo, serta Letnan Tendean.

Dengan demikian fitnah Suharto yang mengatakan bahwa para jenderal dicungkil matanya dan kemaluannya disilet oleh Gerwani, sama sekali tidak benar. Kebohongan Suharto itu disalurkan lewat dua koran Angkatan Bersendjata dan Berita Yudha, setelah ia berhasil membredel semua koran yang ada. Autopsi ini ditandatangani oleh 5 orang dokter yang ditugasi untuk pekerjaan tersebut. Mereka itu adalah 1) Roebiono Kertapati, dokter, Brigadir Jenderal TNI, perwira tinggi diperbantukan pada Rumah Sakit Angkatan Darat. 2) Frans Pattiasina, dokter, Kolonel CDM Nrp.14253, perwira kesehatan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. 3) Sutomo Tjokronegoro, dokter, profesor Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, ahli Ilmu Urai Dalam Sakit dan ahli Kedokteran Kehakiman. 4) Liauw Yan Siang, dokter, Lektor dalam Ilmu Kedokteran Kehakiman Universitas Indonesia. 5) Lim Yoe Thay, dokter, Lektor dalam Ilmu Kedokteran Kehakiman Universitas Indonesia.

Dalam buku baru ini, juga dibeberkan berbagai kesaksian dari daerah-daerah di seluruh Indonesia. Mereka datang ke Belanda sebagai saksi terbuka maupun yang tertutup, baik menggunakan nama asli maupun nama samaran. Mereka membeberkan berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan oleh militer Indonesia di bawah kekuasaan Suharto, terhadap korbannya yang tergabung dalam PKI maupun rakyat sipil yang tidak mengetahui apa yang terjadi. Banyak lagi hal-hal lain dikemukakan dalam buku ini, merupakan bahan berharga bagi peneliti, sejarawan, dan akademisi.

Tidak lupa, buku itu juga mengemukakan bahwa sangat disayangkan Pemerintah RI tidak menyambut undangan yang diberikan kepadanya untuk hadir dalam Tribunal. Demikian juga Pemerintah Amerika Serikat, Inggris, dan Australia tidak hadir pada kesempatan itu, padahal Pengadilan menganggap adanya keterlibatan 3 pemerintah tersebut.

Apakah buku ini sudah sepenuhnya sempurna, tidak mengalami kekurangan? Sebagai manusia biasa, kita harus mengakui dengan sepenuh hati, bahwa buku ini masih mengandung kekurangannya. Dengan memperbaiki kekurangan bukan berarti kita menghilangkan sebuah kemenangan. Dari nama-nama yang tercantum dalam buku ini, ada 3 nama di Belanda yang tidak kita jumpai: M.D. Kartaprawira, Fransiska Pattypilohi, dan Chalik Hamid. Setahu kita, mereka ini sudah turut aktif sejak pertama sekali dibentuk Sekretariat IPT 1965, selesai menonton film Jagal karya Joshua Oppenheimer di Den Haag, pada tanggal 22 Maret 2013 yang dihadiri sekitar 35 orang kaum eksil. Pertemuan itu juga dihadiri oleh Joshua Oppenheimer dan seorang mantan anggota Komnas HAM, Stanley Adi Prasetyo. Pada kesempatan itu juga hadir Advokat HAM Nursyahbani Katjasungkana dan Prof. Dr. Saskia E. Wieringa.

Ketiga kaum eksil ini selalu hadir dalam berbagai pertemuan Sekretariat IPT sebagai anggota Pleno, dan memberikan pendapat sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka menyediakan diri membantu IPT karena mendapatkan dukungan dari organisasi Lembaga Perjuangan Korban 65 (LPK65), dari organisasi perempuan Indonesia di Belanda DIAN, dan dari Yayasan Sejarah dan Budaya Indonesia (YSBI). Tentu kita tidak lupa beberapa kali diadakan pertemuan pengurus IPT 1965 di rumah nenek tua yang berusia melebihi 90 tahun itu, yaitu Nenek Fransiska. Hal yang paling tidak bisa dilupakan adalah ketika nenek tua ini diberi tugas memberikan surat pernyataan IPT kepada Presiden Jokowi ketika berkunjung ke Belanda. Di sebuah hotel di Scheveningen, di tengah kerumunan manusia yang sedang berbaris menyambut Jokowi, nenek tua itu terselip di sana. Ketika Presiden Jokowi masuk ke dalam ruangan hotel, nenek tua itu tampil menghadang Jokowi dan menyerahkan pernyataan IPT. Presiden Jokowi menerima surat pernyataan dan menyatakan salam kepada nenek tua itu.

Lalu dengan tidak menghadirkan 3 nama kaum eksil ini apakah merupakan kesengajaan? Apa perlunya? Padahal dengan menambahkan 3 nama kaum eksil yang terhalang pulang itu, menurut pendapat saya, bukan mengurangi, tetapi malah menambah bobot buku tersebut. Mereka itu benar-benar korban yang paspornya dicabut oleh rezim Suharto, mereka itu orang-orang yang ditelantarkan dan dilarang pulang ke tanah airnya. Itu 3 nama yang terdapat di Belanda. Saya melihat ada beberapa nama di negeri Eropa lainnya, yang turut cukup aktif, namanya tidak saya temukan. Namun selama yang bersangkutan tidak mempersoalkannya, mengapa saya harus mengemukakannya.

Dari apa yang saya kemukakan di atas, kita melihat bahwa kita masih memiliki kekurangan. Hal ini berlaku terutama bagi tim media dan komunikasi (termasuk dalam penerbitan). Mungkin disebabkan faktor usia, masih belum mampu melaksanakan cara berorganisasi yang baik. Usaha kita untuk menghindari suatu kekurangan dengan tidak mengorbankan sebuah kemenangan.

Selamat menikmati buku baru yang diterbitkan oleh IPT 1965.

 

28 – 03 - 2017