(62) 812 245 6452

Info Kegiatan

 
 

Oleh: Muhidin M. Dahlan

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Saudara-saudara sekalian,

Hari ini, 7 Desember, 98 tahun yang lalu, seorang pemuda dekil 37 tahun mati dalam kesunyian pergerakan yang ia ikut serta merintisnya.

Ia tumbang dan mayatnya diantarkan gembel jalanan ke kuburan daruratnya di Mangga Dua, Jakarta Pusat.

Tokoh yang mempersembahkan potensi mudanya dengan sepenuh jiwanya berada di jalan startup pergerakan ini bernama Mas Tirto Adhi Soerjo. Lahir di Bojonegoro, tumbuh di Surabaya, mekar di Jakarta, dan radikal di Bandung. Lalu, untuk selama-lamanya tumbang dalam kesepian nir-harta di Jakarta sepulang menjalani hukuman buang Maluku.

Berkat Pramoedya Ananta Toer, Anda mengenal tokoh startup pergerakan ini dengan nama Minke. 

Hah, monyet, Saudara!

Itu nama internasional Tokoh Kita ini. Nama yang jauh dari heroisme. Tapi, dengan nama ini pemuda Minke yang tersungkur 7 Desember menjelajahi sanubari pembaca-pembaca roman Buru di seantero jagad.

Jika Karl Marx mati dan dikuburkan dengan disaksikan tujuh orang dengan meninggalkan "Buku Agung" Das Kapital dan sekuplet ajaran yang lebih banyak dibenci ketimbang dibaca dan dipahami, maka Tokoh Kita yang jasadnya diantarkan beberapa lumpen Jakarta paling tidak meninggalkan dua warisan atas rintisan dari amalan yang ringkas dan penuh risiko.

Warisan pertama. Membelokkan kemudi pers dari sekadar soal hiburan dan perniagaan menjadi koran opini yang melakukan mobilisasi pendapat orang-orang terprentah. Pers yang berpolitik dan sekaligus mengadvokasi masyarakat adalah warisan Tokoh Kita. Di titik ini, pers berubah menjadi senjata. Dan generasi seangkatan setelah dirinya di-Rumah Kaca-kan dengan operasi arsip dan pembuangan menjadikan pers sebagai mimbar dakwah. 

Pers adalah jalan dakwah. Pers bukan tempat mencari uang. 

Tokoh Kita bukannya tidak mengupayakan pembibitan semangat rintisan usaha menuju pers yang mandiri dalam hal modal. Ia pelaku startup awal abad atom yang merintis sistem bagi saham dalam pengelolaan perusahaan pers yang puluhan tahun kemudian kita kenal dengan "pers profesional".

Ia memadukan kerja pers yang permodalannya diusahakan sendiri, mendidik sendiri para penulis secara independen, mendesain tatak letak, dan bahkan mengisi sendiri konten koran dengan jalan peliputan dan penerjemahan. Sekaligus, ia juga mesti menanggung dengan perih tagihan utang-utang percetakan.

Atas "penemuan" bahwa pers mesti berpolitik inilah maka nyaris semua aktor penting pergerakan di kemudian hari adalah para pemimpin redaksi. Boedi Oetomo bahkan berhasil dipengaruhinya untuk mengusahakan sendiri orgaan dakwah-nya. 

Sebut saja nama-nama kunci ini: Soetomo, Samanhudi, Wahidin, Tjokro, Agus Salim, Soewardi, Tjipto, Dekker, Semaoen, Kartosoewirjo, Dahlan, Marco, Misbach, Sukarno, Hatta, Sjahrir, Iwa, Baswedan, hingga Inggit, Baswedan, Lim Koen Hian, Ratulangie, Natsir, Aidit, dan Ojong.

Nama-nama itu adalah mereka yang berada di jalan Literasi Kebangsaan.

Tokoh Kita inilah yang merintis dan menjadi patron bahwa bekerja dalam dunia cetak adalah gaya hidup yang keren. Bekerja dalam dunia literasi cetak, yakni koran, adalah kerja yang radikal, beda, bahaya. 

Lawannya adalah mereka yang menimbun lemak cita-cita menjadi pegawai negeri atau pangreh praja, menjadi penjabat mengisi bangku-bangku kerja kantor-kantor kolonial.

Saudara-saudara sekalian, hadirin yang percaya kepada buku dan literasi adalah jalan budaya yang keren ...

Tapi, Tokoh Kita ini sadar bahwa pers yang berpolitik mudah ditekuk tanpa kultur pergerakan modern. Maka, inilah Warisan Kedua-nya: rumah pergerakan modern.

Lima tahun sebelum Sarekat Islam memulai aktivitas politiknya di Surabaya, di Kota Bandung Tokoh Kita ini meletakkan dasar-dasar pemikiran awal dengan menyusun seorang diri rumusan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumahtangga Sarekat Dagang Islamijah (SDI). 

Setahun sebelumnya ia merancang sebuah pergerakan Sarekat Prijaji yang tak bertendensi pada Islam, melainkan priyayi Jawa terpelajar dan abangan yang wujud konkretnya menjadi Boedi Utomo pada 1908.

Dengan naskah sepuluh lembar yang ditulisnya di Bandung itu ia menjajakan idenya ke Jawa Tengah; menemui massa real organisasi yang dibayangkannya, yakni pedagang Islam yang kuat karena berorganisasi. Dan, kepada Samanhudi di Surakarta-lah naskah itu diserahkan. 

Selanjutnya, SDI ini bergerak ke Surabaya menemui sosok yang tepat bernama Oemar Said Tjokroaminoto. Lahirlah Sarekat Islam yang kemudian menjadi gelombang besar menghajar kolonial yang dalam historikanya kelak menjadi zigot, membelah diri menjadi pergerakan nasionalis dan komunis.

Artinya, jika kesadaran literasi semacam ini yang tertanam dengan menampilkan Tokoh Kita ini sebagai teladan,  ujaran kebencian hubungan antara kaum nasionalis, Islam, dan komunis yang selama ini menjadi bahaya laten yang dipropagandakan tentara barangkali bisa didudukkan kembali secara proporsional.

Saudara-saudara sekalian,

Demikianlah, organisasi sebagai batang tubuh kekuatan mesti satu paket dengan koran sebagai media literasi. Tanpa media sendiri yang independen, seperti umat yang tak punya mimbar. Sebaliknya, tanpa rumah pergerakan ibarat ustaz yang ke mana-mana memanggul mimbar, tapi tak punya masjid dan mushola.

Kultur pergerakan dan/atau partai politik memiliki media literasi berupa koran dan buku adalah warisan Tokoh Kita. 

Dialah yang terdepan dan awal yang menolak rencana kehadiran Balai Pustaka tahun 1908 dan mengusulkan sebaiknya dana pemerintah kolonial diserahkan kepada pergerakan untuk membikin buku yang sesuai dengan kondisi anggota-anggota mereka.

Prediksi Tokoh Kita ini presisi.  Balai Pustaka di kemudian hari menjadi alat penghancuran bacaan-bacaan karya kaum pergerakan dan/atau bacaan yang ditulis kalangan Tionghoa.

Maka dari itu,  mengusahakan sendiri alat-alat produksi cetak dan badan penerbitan menjadi mutlak bagi organisasi pergerakan.  

Untuk apa? Untuk menyebarkan ide-ide pergerakan, seperti propaganda persatuan, mengenal secara radikal siapa sekutu siapa lawan yang sejati, media penyadaran politik perempuan, informasi kegiatan kemasyarakatan dan pergerakan, literasi politik rasisme, dan tentu saja pemberantasan buta huruf para anggota di kalangan jelata.

Tahukah Anda bahwa aksi literasi pemberantasan buta huruf adalah agenda awal yang bersisian dengan nasionalisme. Di Rusia, Tiongkok, Turki, India, maupun Ghana, misalnya, buta huruf adalah musuh besar negara. Maka ketika Lenin, Attaturk, hingga Sukarno setelah memerdekakan negerinya, mereka menyusun agenda besar soal ini.

Di Rusia, siapa yang menolak ikut kursus pemberantasan buta huruf diancam hukum denda, kerja paksa, kehilangan kartu makanan, atau dikeluarkan dari persatuan dagang.

Di Tiongkok yang menolak program berantas buta huruf dikenai pajak yang diatur oleh Undang-Undang. Di Turki pemerintah mengumumkan bahwa lapangan kerja di pemerintah hanya tersedia bagi orang-orang yang dapat membaca dan menulis.

Dan bagi Sukarno, warga yang lulus dari ujian pemberantasan buta huruf merupakan salah satu syarat untuk memperoleh izin nikah. 

Sukarno sendiri yang memimpin operasi ini.  Tahun 1951 disusun program Sepuluh Tahun Pemberantasan Buta Huruf dengan harapan semua penduduk Indonesia akan melek huruf dalam jangka waktu sepuluh tahun berikutnya.

Rupanya tak mempan karena masih tersisa 40% orang dewasa yang buta huruf. Maka, tahun 1960 Presiden Sukarno mengeluarkan KOMANDO untuk tuntaskan buta huruf sampai tahun 1964. Hasilnya, 31 Desember 1964 penduduk Indonesia usia 13-45 tahun (kecuali yang ada di Irian Barat) dinyatakan bebas buta huruf.

Kini, di tahun 2016, atau 52 tahun kemudian, pada perayaan Festival Literasi Indonesia di Kota Palu pada Oktober, pemerintah mengeluarkan angka 6 juta warga negara yang masih tuna aksara. 

Wah,  52 tahun .... 

Saudara-saudara sekalian,

Kerja literasi ini adalah kerja kebudayaan. Harus dilakukan secara semesta. Sukarno bisa membebaskan warganya tak butuh waktu hingga separoh abad karena ia menggerakkan seluruh potensi bangsa untuk melakukannya. Bukan hanya pemerintah, tapi juga partai, organisasi keagamaan. 

Maka dari itu, kita memiliki sejarah bahwa partai atau gerakan sosial punya percetakan dan penerbitan buku dan koran. Partai-partai besar, misalnya, berlomba menyelenggarakan kursus politik, membikin akademi sastra, lembaga kebudayaan, ikut dalam pameran buku nasional, dan menyebarkan bacaan hingga ke desa-desa.

Dan, ketika menyinggung pertautan antara tubuh pergerakan dan kultur literasi, maka kita kembali kepada Tokoh Kita ini. Tokoh yang sebetulnya bukan tipe aktivis yang betul-betul kepala batu. Tokh, ia masih percaya pada pemerintah, walau dihajar sampai babak belur oleh kolonialisme: bisnis rintisannya dipailitkan,  dihukum buang,  semua harta disita,  dan menjadi lumpen di pengujung hayat. 

Tokoh Kita ini juga bukan aktivis berpakaian kumal, kucel. Jarang mandi. Sebagai dropout sekolah kedokteran STOVIA, hidupnya higienis. Ia pesolek. Dandy. Di tahun 1908 ia sudah mengenal dengan baik teknik fotografi Lubang Jarum. Juga, flamboyan. Dan dikagumi banyak perempuan.

Dia, Tirto Adhi Soerjo atau Minke, yang 7 Desember berangkat ke alam baka dalam kesepian dan kemelaratan di usia 37 tahun, adalah sungguh-sungguh tokoh literasi 712. 

Khas dari Literasi 712 adalah gabungan dari dua kerja: mendidik Rakyat melek literasi untuk tahu semesta hidup dan kelasnya dan sekaligus memperkuat barisan mereka lewat jalan  perkumpulan dan pergerakan.

Demikian. Dan terimakasih!

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

 

* Orasi Literasi Kebangsaan di Penutupan Festival Indonesia Menggugat #3 Pekan Literasi Kebangsaan 1-7 Desember 2016 di  Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, 7 Desember 2016