(62) 812 245 6452

Info Kegiatan

 
 

Oleh: Frans Ari Prasetyo

Kota adalah skala ekonomi yang memproduksi relasi yang paling mencukupi antara manusia dengan alam. Ia harus dapat memproduksi kemakmuran publik atau sosial, yang berisikan tidak hanya sebuah substitusi bagi konsumsi atau kemakmuran privat, melainkan juga basis bagi kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat hadir atau dipenuhi di bawah kerja kapitalisme.

Terdapat institusi kewargaan yang memproduksi memori kolektif dan narasi kebudayaan masyarakat sipil perkotaan dengan fleksibilitasnya masing-masing dalam proses mengaktivasi kotanya. Terdapat pula komunitas-komunitas yang (telah) bekerja bersama warga tanpa label-label menjadi bagian dari pembangunan kota kreatif dan smart atau sebuah kerja sosial enterpreneurship yang sebenarnya hanya berupa narasi-narasi heroisme masyarakat kelas tertentu yang dilegitimasi oleh hegemoni pembangunan olanganisme otoritasnya. 

Kota kemudian menjadi ekskalasi penanda zaman antara publik dan alamnya, termasuk hiruk-pikuk tata kelolanya. Setiap zaman mempunyai masa heroik dan membangun menaranya sendiri. Heroisme yang berkosmetik melalui kinerja otoritas kota. Zona pencitraan menjadi zona yang pasti ada dalam sistem otoritas kota yang tengah bercokol di Indonesia. Fase ini sedang menimpa Bandung. 

Seyogianya, otoritas kota bertanggung jawab atas kota yang dipimpinnya melalui kebijakan-kebijakan publik yang dihasilkannya. Kebijakan yang selalu bermata dua, menghasilkan kebaikan atau keburukan bagi warga kotanya. Otoritas kota akan memiliki surplus kuasa atas social power, information power, dan capital power terhadap wilayah kuasanya termasuk warga di dalamnya. 

Surplus itu kemudian diejawantahkan dalam visi tentang kota super melalui kerja pembangunanisme yang kreatif dan smart yang sedang dirujuk oleh kota Bandung. Di sini terdapat begitu kayanya pemikiran utopian kreatif tentang urbanisme kota. Bandung bukan semata-mata hasil kerja para pemikir, perancang, proyek-proyek, dan studi-studi kasus dari pemerintah saja, melainkan ini adalah juga tentang keterlibatan aktivitas individual dari penghuni urban dan warga marjinal perkotaan. 

Olanganisme kemudian menjadi dorongan otoritas kekuasaan untuk melaksanakan kehendaknya. Dalam mewujudkan Bandung sebagai kota yang smart dan kreatif ini hadir narasi heroik dan membangun citra sendiri yang penuh make-up tebal tanpa substansi kewargaan kotanya. Kelatahan tampak dalam membangun sesuatu yang gigantis, mewah, cantik, melalui representasi infrastruktur tersebut dan manifestasi imaji modernitas lainnya dari otoritasi kekuasaan akan pembangunan kota. 

Akan tetapi, nyatanya, pembangunan seperti itu hanya memberikan narasi miris pada kehidupan kota. Tercerabutnya keadaban komunal, memori kolektif kewargaan, dan lingkungan fisik kota sebagai medium hidup dan penghidupan warga menjadi dampak yang sangat nyata. Kota semakin tenggelam oleh pembangunan tidak ramah lingkungan/warganya. Ini akan terus membebani kota dan warganya sendiri, sehingga kehidupan di kota menjadi tidak ramah dan sehat lagi. 

Membangun Bandung tidak perlu heroik dan dengan kosmetik sana-sini untuk mendapatkan nilai citra kota yang hanya diukur oleh penghargaan, data statistik, dan like jempol di media sosial. Tanpa kosmetik pun Bandung sudah cantik oleh atmosfer kewargaan yang surplus oleh social power dan information power. Tinggal bagaimana capital power menjalankan pembanguan yang adil dan beradab. Salah satunya penyediaan ruang hidup untuk warga dan lingkungannya bagi seluruh warganya tanpa membedakan kelas dan status sosialnya maupun skala geografis. 

Kenyataannya, sebagaimana kita bisa lihat, terjadi ketimpangan pembangunan dalam skala geografis di Bandung. Perbedaan perlakukan antara kawasan Bandung Utara dan Bandung Selatan nyata terlihat dalam prioritas pembangunan. Apalagi jika dikaitkan dengan narasi citra kota cantik, kreatif dan smart sebagai gimmick pembangunan. Seolah semua ini untuk menunjukkan kerja-kerja olanganisme yang heroik.

Warga Bandung telah kehilangan kekuasaannya. Warga Bandung telah tercerabut hak kewargaannya untuk mendapatkan hak atas kotanya. Hal ini diperburuk oleh upaya depotilisasi yang ditimpakan kepada warga. Otoritas kota mengondisikan warga untuk kepentingan politik (pencitraan) yang dibangun dengan meletakkan politik pembangunan yang bersandar pada kepentingan kapital (capital power). 

Realitas saat ini, otoritas kota Bandung memberlakukan warganya hanya sebagai ornamen hiasan kota. Warga yang harus menerima saja segala macam bentuk apropriasi pembangunan kota. Hal ini terlihat dalam kerja pembangunan infrastruktur kota yang berisiko bagi warga dan kota itu sendiri. Hal ini dapat kita lihat, misalnya beberapa proyek infrastruktur yang tidak sesuai dengan RTRW dan RDTR, serta abai terhadap aturan lingkungan, bahkan tidak termaktub dalam RPJMD kota. 

Lalu pembangunan yang terjadi di kota ini atas prakarsa siapa? Nyatanya otoritas kekuasaan olanganisme yang berkelindan dengan sistem kerja berbentuk pemerintahan korporatis mendominasi praktik kerja dan citra visual dari lansekap kota Bandung sekarang ini.

Praktiknya bentuk pemerintahan dan pembangunan kota kemudian membentuk kelompok-kelompok kepentingan yang ter/diorganisir berdasarkan sektor vertikal yang memotong struktur horizontal, dalam hal ini masyarakat sipil. Wakil-wakil sektor dari kelompok kepentingan yang berfungsi secara bersama dalam suatu pemerintahan kota elite yang koheren bahkan heroisme dalam praktik kerja olanganisme. Kota menjadi arena perekrutan para komprador, pemburu rente, hingga masyarakat sipil yang dikemas dalam nuansa kreatif dan smart. Seolah itulah yang dapat menentukan kehidupan warga (meng)kota yang adil, beradab, dan bermartabat. 

Pemerintahan korporatis menunjukkan penguasa(an) kota mempunyai kepentingan sendiri melakukan intervensi (pembangunan) ke dalam kehidupan masyarakat. Pada taraf tertentu juga menampung kepentingan korporatis dan komunitas tertentu sebagai kelompok kepentingan dari rantai pasok pembangunan. Nyatanya peran ini yang kemudian mendominasi dalam eskalasi di kota Bandung. Pemerintahan kota menjadi otoriter dan fasis dengan elemen-elemen sistem politiknya yang menghegemoni publik yang terdiri dari kelompok kepentingan, komunitas-komunitas yang dipandang kreatif dan smart, hingga ormas-ormas yang melegitimasi hal tersebut dalam laju keseharian masyarakat kota. 

Politik reformis kota yang mengacu kepada desentralisasi hanya kosong melompong. Sangat bisa dipastikan, tidak ada pemerintahan yang mampu berurusan dengan masalah utama yang serius dari ketimpangan urban, termasuk di kota Bandung. Pasalnya, lantaran otoritas kota tidak bakal menyentuh nilai properti (kewargaannya). Memang terdapat proses kerja Musrembang Kota yang digadang-gadang sebagai bagian dari kerja buttom-up. 

Namun, alih-alih mendapatkan sebuah skema pembangunan yang adil, beradab, dan transparan, Musrembang ini relatif menjadi poros baru dari kelompok kepentingan yang berafiliasi dengan sabuk kekuasaan. Lalu semua hanya dinilai sebagai neraca laba-rugi kota terkait investasi dan PAD dalam akumulasi kerja pembangunanisme. Hal ini menjadi heroik tatkala warga disuguhi citra-citra pembangunan yang menghadirkan lansekap gimmick kota dengan make-up tebalnya. 

Dimulai dari penataan dan taman-taman kota untuk menunjukkan eksistensi (desain) dan heroisme kekuasaan. Lalu proyek-proyek betonisasi trotoar yang dimulai ketika akan berlangsung peringatan KAA 2015, yang salah satunya menghilangkan ruang (baca-koran) komunal di depan kantor surat kabar Pikiran Rakyat, yang telah memiliki rentang waktu sejarahnya sendiri terkait pembaca dan lokasinya. Taman-taman kota menjadi salah satu narasi lansekap pembangunan olanganisme kota Bandung yang heroik, sehingga indeks kebahagiaan warga kota seakan telah dipenuhi dan terpenuhi oleh otoritas dengan melupakan aspek narasi kebutuhan keseharian warga yang lebih substantif tanpa kosmetik. 

Di Bandung, kondisi ini nyata terjadi. Kelas sosial masyarakat menengah akan selalu diuntungkan oleh metode dan cara kerja pembangunan kota yang modern. Misalnya, penyediaan taman-taman kota dan trotoar seyogianya diperuntukkan untuk semua lapisan masyarakat. Akan tetapi, narasi politiknya adalah untuk kelas menengah yang ditandai dengan agresivitas selfie dan indeks kebahagiaan sebagai variabel pengukurnya. 

Sedangkan masyarakat miskin kota mengalami dehumanisasi pembangunan melalui penggusuran hunian dan ruang penghidupannya. Perampasan lahan perkotaan melalui penggusuran lahan kerja dan hunian warga, yang menurut kekuasaan kota telah dilakukan dengan cara humanis seperti yang terjadi di Kampung Kolase, Stasiun Barat, dan beberapa tempat lainnya, untuk kemudian akan mendapatkan ‘relokasi’ beserta infrastruktur pendukung kehidupan lainnya. Nyatanya, itu hanya kosmetik dan belum terealisasi sepenuhnya, sehingga masyarakat terdampak dibiarkan mencari penghidupannya masing-masing. Tentu saja dengan perasaan was-was akan digusur kembali dari rusunawa yang diberikan untuk sementara itu. 

Belum lagi carut-marut kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), skema Kredit Melati yang digadang-gadang mampu meng-upgrade pedagang sektor informal menjadi seorang enterpreneurship, hingga begitu reaksioner dan simplifikasinya penanganan banjir dengan skema tol air. Lalu dibentuknya KPK Kota Bandung yang seolah ingin menunjukan transparansi publik, namun jika melihat bagaimana anggaran kota digunakan dan bagaimana proses penggunaannya terkait pekerjaan yang tampak di depan mata publik, seperti taman-taman, gorong-gorong, hingga skywalk yang prestisius itu, tidak menunjukkan kerja-kerja transparansi yang akuntable. Hal-hal di atas menyuguhkan narasi pembangunan berbeda dengan yang ditampilkan di media sosial, yang tentu saja (hanya) menjadi narasi heroismenya sendiri. 

Proyek-proyek pembangunan infrastruktur fisik dan non fisik dengan narasi besar untuk kepentingan promosi kota bukan tanpa risiko. Silang sengkarutnya kebijakan yang dalam tahapan implementasinya, sangat berbeda dengan ketika diluncurkan. Ini berdampak pada segregasi sosial dan spasial yang nyata, termasuk terkait keberadaan good governance yang seyogianya diupayakan kota, warga dan pemerintahnya. 

Proyek infrastruktur berisiko ini bukan hanya fasilitas umum seperti trotoar, taman, hingga skywalk, tapi juga fasilitas privat, seperti apartemen, hotel, dan lain-lain. Risiko yang diperoleh tidak hanya risiko fisik terkait degradasi lingkungan, termasuk akses air, tetapi juga risiko sosial budaya dan kehilangan atmosfer kewargaan. 

Permasalahan kota Bandung bukan hanya terkait pembangunan berisiko, tetapi permasalahan paradigmatik. Hal ini terkait dengan mengarahkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kehendak masyarakat, bukan kehendak sistem kekuasaan, titipan korporasi, apalagi kehendak personal yang sedang memegang sabuk kendali atas ruang, warga, dan kebijakan di sebuah kota. Pembangunan kota seyogianya diproduksi dan dikonsumsi dalam skenario tata ruang, dengan tidak melakukan keberpihakan kelas masyarakat tertentu. Apalagi hanya sekadar menunjukkan performa olanganisme semata.

*Disampaikan sebagai pengantar dalam Pekan Literasi Kebangsaan – Festival Indonesia Menggugat #3 di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, 2 Desember 2016.