Info Kegiatan

 
 

Siaran Pers KontraS

Kontras mendesak aparat penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah aktif dalam menghentikan perlakuan sewenang-wenang dari berbagai kelompok terorganisir yang melakukan tindakan-tindakan premanisme.

Akhir-akhir ini, perilaku ini semakin mengkhawatirkan dengan dalih komunisme, sebuah alasan usang yang digunakan pemerintah Orde Baru dalam meredam dan membungkam kebebasan berekspresi masyarakat.

Aparat juga membiarkan beredarnya anjuran untuk berhati-hati terhadap ancaman komunisme, bahkan ikut terjebak dengan melarang kegiatan-kegiatan yang dianggap berbau komunis. Tindakan ini sungguh sangat meresahkan, karena sama sekali tidak berdasar serta mengancam rasa saling percaya antar masyarakat.

Kontras mendapatkan pengaduan terhadap kasus-kasus semacam ini, baik di Jakarta, Surabaya maupun Bandung. Korban-korban dituduh menyebarkan paham-paham komunisme dan marxisme dalam menjalankan aktivitasnya.

1. Pembubaran dan intimadasi Peringatan Hari HAM dan Anti Traficking di Surabaya, 12 Desember 2006.

Acara ini digagas oleh Jaringan HAM di Surabaya (KPI Jatim, Pusham UNAIR, FA Jatim, LBH Surabaya, LSKBH, Wahana Visi Indonesia, LPMGKJW, Damar Alit, KTPDHAM Jatim, Pekerja Budaya Surabaya, Indonesia ACT, GB Senopati dll) melakukan kegiatan lomba majalah dinding dan poster, pemutaran film dokemunter HAM (Marsinah, Shadow Play, Batas Panggung, Garuda Deadly Upgrade, Mimpi yang Terkoyak) dan pentas seni. Pada saat acara berlangsung, sekitar 100 orang massa Front Anti Komunis yang membawa atribut Front Pembela Islam berteriak-teriak dan membubarkan acara, mengambil secara paksa film-film HAM yang akan diputar karena diduga akan mendeskriditkan TNI dan islam serta mengancam membunuh panitia jika permintaannya tidak dituruti.

 
Menyikapi hal tersebut, panitia mengajukan negosiasi, namun negosiasi berlangsung alot karena massa sangat banyak dan tetap pada pendiriannya. Massa tetap meminta panitia untuk tidak memutarkan film Shadow Play dan Stage Limit. Akibatnya peserta peringatan Hari HAM pulang karena ketakutan.
 
Pagi saat dimulainya acara, aparat kepolisian Polsek Genteng hanya memberitahukan kepada panitia bahwa ada massa aksi dari Forum Ulama yang sedang melakukan aksi di DPRD dengan mengusung issue Tolak Komunisme dan Pembubaran Film Shadow play. Namun polisi tidak melakukan tindakan pencegahan serta tidak melakukan tindakan apa-apa saat pembubaran berlangsung.
 
2. Upaya Menghentikan Diskusi Filsafat Sosial dan Ekonomi Politik di Bandung, 11 Desember 2006

Acara ini digagas oleh Toko Buku Ultimus Bandung, Komunitas Rumah Kiri Bandung dan Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Pasundan Bandung, yang bertema  Gerakan Marxist Internasional Kontemporer, Perkembangan dan Masa Depan Gerakan Marxist di Dunia, dan Sekilas Tantang Organisasi dan Gerakan Buruh di Kanada", dan menghadirkan MARHAEN SOEPRAPTO (WNI Tinggal di Kanada) Pada hari Selasa, 14 Desember 2006, Pukul 19.00 WIB.

Namun belum terlaksana acara tersebut, pihak Intel Polwiltabes Bandung pada hari Senin, 11 Desember 2006 (2 orang) mendatangi toko buku Ultimus dan menanyakan izin kegiatan tersebut, untuk mengantisipasi maka pihak panitia memasukkan surat pemberitahuan (bukan permoohonan) yang dialamatkan kepada KaPolwiltabes Bandung mengenai diadakannya acara tersebut. Esoknya, kembali pihak Intel Polwiltabes Bandung mendatangi Toko Buku Ultimus yang. Mereka mengaku dari bagian "Urusan Imigrasi" (entah maksudnya gimana), mananyakan tentang status kewarganegaraan Marhaen Soeprapto.
 
Pagi, Rabu, 13 Desember 2006, kembali pihak Intel Polwiltabes Bandung mendatangi Toko Buku Ultimus dan meminta Sdr. SADIKIN (ketua panitia) untuk menemui Waka Intel Polwiltabes Bandung untuk dimintai keterangan berkaitan dengan diskusi tersebut. Pihak Intel Polwiltabes juga melakukan kontak telepon ke Kantor ULTIMUS, ke hand phone Sdr. Bilven (Dir. Ultimus) dan hand Phone Sdr. Sadikin (Ketua Panitia).
 
Semenjak Minggu, 10 Desember 2006 Ultimus juga menerima banyak telepon gelap yang mananyakan tentang diskusi tersebut, padahal sosialisasi diskusi tersebut baru dilakukan Selasa, 12 Desember 2006 secara terbuka, sebelumnya hanya melalui milist. Beberapa kali ULTIMUS didatangi oleh orang bertubuh tegap, dengan usia separuh baya, mendatangi ULTIMUS dengan menanyakan bagian buku-buku berbau kiri dimana ULTIMUS memproduksi dan menjual buku-buku tersebut. Ultimus mengkhawatirkan bertindaknya ormas-ormas islam dalam menyikapi hal ini, seperti biasa terjadi di Bandung.

Kasus-kasus di atas memperlihatkan bagaimana aparat polisi maupun ormas-ormas dan kelompok terorganisir masih terjebak dengan isu-isu komunisme, di tengah arus kebebasan dan keterbukaan informasi. Hal ini jelas mengancam proses demokratisasi.
 
Negara semestinya menjamin hak-hak warganegaranya untuk bebas mengeluarkan pendapat dan berekspresi berdasarkan konstitusi RI. Sementara aparat penegak hukum harus menjalankan tugasnya secara profesional dengan melindungi hak-hak warga negara serta menindak kelompok-kelompok terorganisir yang meresahkan masyarakat.

Jakarta, 20 Desember 2006
Usman Hamid, Koordinator

Sumber: kontras.org