Info Kegiatan

 
 

Oleh: Praz

Tulisan ini bukan tentang Reformasi dalam napak tilas. Jadi usahlah berharap ada serentetan lengkap kisah ironis dalam kerangka ‘Kebebasan’ yang secara sistemik akan diulas.

Lima belas tahun sudah selebrasi yang kita sebut ‘Reformasi’ telah kita jalani.

Sebagian ada yang merasakan dampak positif nya, namun tak sedikit pula yang masih bergelut dengan persoalan-persoalan primer (sandang pangan papan), yang sejatinya ingin segera mereka selesaikan ketika Amien Rais mulai di-mistifikasi sejak ’98 lalu. Suasana represif dan segala bentuk teror (baik yang lembut maupun yang horor), yang menjadi keseharian bagi siapapun yang pernah berhadapan langsung dengan pihak-pihak berotoritas pangkat dan jabatan militeristik pada era gelap bangsa ini sejak medio 1966-1998 (bahkan ada sebagian pihak yang mengatakan kondisi tersebut masih berlangsung hingga kini), ternyata tak selesai begitu saja setelah Reformasi sebagai Label diteriakkan dari mulut-mulut para aktifis dan masyarakat umum sejak lima belas tahun lalu, yang kemudian malah dijangkiti epidemi delusi massal tentang Kebebasan (dalam arti penuh!) yang menurut kamus-kamus kaum libertarian (baik kiri ataupun kanan) telah memasuki akhir penantian panjangnya hingga kebablasan hilang arah.

Perayaan Demokrasi dengan judul Kebebasan Berekspresi ternyata memiliki konsekwensi lain yang tak pelak untuk dihindari. Karena kenyataannya, bukan kaum Pro-Demokrasi saja yang turut ambil bagian dalam Pesta Pora Reformasi ini setelah lebih dari 30 tahun Masyarakat harus sangat berhati-hati dalam Berkumpul, Berpendapat, atau bahkan Berbicara, jika mereka tak ingin masuk ulasan Tempo edisi awal mei lalu tentang nama-nama yang Manusia nya tak kunjung pulang kepada Keluarganya setelah lima belas tahun Kemenangan Reformasi berhasil diraih.

Semua pihak ternyata tak mau ketinggalan dalam perayaan Reformasi ini. Seperti misalnya Kubu Jihad yang mulai turut merayakan Kebebasan berdemokrasi nya, dengan menyerang sebuah acara diskusi di sebuah toko buku (Ultimus, Bandung), beberapa tahun setelah Agenda Reformasi sebagai resepsi Maha-Hajat digelontorkan.

Tak sampai di situ, pihak yang telah meng-akomodir surga hanya untuk kubu nya sendiri tersebut juga berhasil dengan gemilang menzalimi sejumlah Massa yang berkoalisi demi kebebasan dalam konteks yang lebih beragam pada 2008 lalu (AKKBB, Tragedi Monas), dimana kejahatan Demokrasi dengan telak nya terjadi di depan kantor Sang Presiden (yang mendapatkan penghargaan World Statesman Award dari Organisasi Gak Jelas bernama Appeal of Conscience Foundation / ACF pada akhir mei lalu).

Salah satu hal yang cukup menarik dari Tragedi Monas tersebut adalah pernyataan penuh dukungan dari Kubu Ultra Nasionalis berbendera Loreng-Oranye, yang merupakan bekas parpol (yang pada akhirnya sering tak lolos electoral treshold untuk konsisten jadi peserta Pemilu), yang kemudian merubah wujud organisasinya menjadi segerombolan Pemuda Ultra Nasionalis ber-motto : “sekali layar terkembang, surut kita berpantang (membawa beceng)!”

Fakta kecil pendukung tersebut perlu sedikit dibahas untuk sekedar menunjukkan alur serta jenis budaya-ideologis macam apa yang menghubungkan kesamaan visi antara Kubu Jihad dan Kubu Ultra Nasionalis itu, sehingga keduanya bahkan menyatakan saling mendukung untuk Tragedi Monas tersebut. Dan terlepas dari motif klise yang berkesan konspiratif bahwa AKKBB merupakan ikon sempalan dari pihak Liberalis Barat dalam mempenetrasikan idenya, ternyata pihak Kubu Ultra Nasionalis tersebut mempunyai darah murni dari keluarga Militer, yang secara tak langsung merupakan Ayah Kandung dari Kubu Jihad, sejak pembentukannya pada 17 Agustus 1998 (atau 24 Rabiuts Tsani 1419 H), hingga bermarkas tetap di sekitar Petamburan.

Selain akrab secara Genealogis, ternyata keduanya merupakan pelopor dalam hal gerombolan paramiliter yang kerap mengambil tindakan atas sebuah permasalahan dengan Subjektifitas nya sepihak. Sederhananya, ada kesamaan premanisme visioner yang berjodoh diantara mereka.

Melengkapi sederetan kronologi-kronologi tersebut, gelombang aktualisasi itu pun belum lagi up to date dengan adanya Mereka yang menjadi Halal untuk dibunuh dengan modus di-Ahmadiyah-kan dan juga di-Syiah-kan oleh kubu yang sama (dengan pola yang sama pula seperti yang dilakukan oleh Banser Pemuda dari sebuah Lembaga yang pada 1965 berafiliasi dengan Kubu Muslim Moderat, terhadap mereka yang di-Cap Komunis saat itu). Juga adanya Pelarangan pembangunan Rumah Ibadah (Gereja) dengan isu pemurtadan yang di-santer-kan atas nama Keimanan (yang sebenarnya merupakan urusan super-personal), sehingga harus ada serombongan massa atas nama Jemaah GKI Yasmin yang kerap kali mengemis Kebebasan yang sangat Mahal untuk sekedar bertemu Tuhan nya dalam Ibadah.

Kebebasan seperti apa yang sebenarnya hendak di definisikan Reformasi sejak lima belas tahun lalu ? Apakah penyerangan Aparat hingga masuk dan merusak Kampus serta memukuli Mahasiswanya (Tragedi Unas, 2008) termasuk dalam definisi Kebebasan itu ? Apakah Kebebasan yang dimaksud adalah dengan bertepuk-tangan akan tindak Heroisme atas nama prestis-lembaga yang membuat 11 anggota Kopassus dengan bebasnya merangsek ke Lapas Cebongan dan membunuh 4 napi disana ? (yang justru malah disebut Ksatria oleh sang Presiden dengan lebih mengedepankan penyerahan-diri para jagoan tersebut daripada Kesewenangan nya, seperti termuat dalam Kompas, 05 April 2013).

Kecurigaan yang harus dipupuk sebagai hasil Belajar dari represifitas Negara pada masa lampau, sejatinya diarahkan dalam bentuk komodifikasi UU demi melenggangkan jalan bagi penguasa dalam menggunakan pendekatan militer (lagi) dalam menjalankan roda pemerintahan. Kenyataan-kenyataan bahwa aspek Yurisprudensi yang sejak lama tak bisa menyentuh mereka-mereka yang berpangkat militer tinggi, seharusnya membuat siapapun peka bahwa ‘Hukum’ (jika memang masih bersifat memaksa!), memiliki pengecualian tuntutan terhadap Dalang sebenarnya, tanpa mampu memberikan aspek Keadilan bagi pihak Korban, dan hanya menyisakan martir-martir seperti Pollycarpus (kasus Munir), dan 11 mantan anggota Tim Mawar yang dipidanakan paska kasus penculikan aktivis pada medio lima belas tahun lalu.

Sampai sini mungkin kita akan bertanya, sinyalemen apa yang menyebabkan semua borok tersebut masih kerap terjadi di Negara yang dalam iklan pariwisatanya selalu menyuguhkan keramahan masyarakatnya ini? Indikasi apa yang menyebabkan segala bentuk teror (baik personal maupun komunal) seperti terjadi pada hal-hal tersebut masih dengan mudahnya dilakukan pihak bermodal dan berkepentingan ?

Sejatinya pertanyaan klise tersebut tak perlu dijawab. Toh kita semua bisa saja menjadi Korban atau bahkan bagian dari Pelaku Kekerasan tersebut, tanpa sadar, atau bahkan sangat sadar. Negara dalam konteks idiosinkratik pemimpin nya (yang tak boleh dilupakan, sebagai aktor-aktor personal penggerak kelembagaannya) harus bisa dilihat dalam konteks yang sebenarnya, dimana faktor tersebut juga tak akan lepas dari bagaimana sistem kenegaraan tersebut akan dijalankan. Tanpa harus bertendensi dengan lagak berprasangka-sok-baik tentang mereka-mereka yang duduk di kursi otoritas dengan latar belakang militeristik, marilah kita sepatutnya mencurigai 4 Kanon yang disiapkan pemerintah berupa RUU terkait pertahanan dan keamanan yang saat ini sedang disiapkan pemerintah. Keempatnya adalah ; RUU Keamanan Nasional (Kamnas), RUU Komponen Cadangan atau tentang wajib militer (Wamil), RUU Rahasia Negara dan RUU Disiplin Militer.

Hal yang harus diperhatikan dengan diberlakukannya Undang-undang Penanganan Konflik Sosial dan UU Intelijen, serta mulai diprosesnya beberapa regulasi sejenis seperti ; RUU Kamnas, RUU Komponen Cadangan, dan RUU Ormas [sudah disahkan menjadi UU], menunjukkan sebuah kecenderungan politik dan arah perputaran roda pemerintahan di Indonesia. Semua regulasi tersebut merupakan teror bagi kebebasan sipil dan pergerakan sosial, yang merupakan sumbu bagi terciptanya Revolusi Tanggung bernama Reformasi pada lima belas tahun lalu (yang ternyata cukup Memuaskan bagi sebagian pihak opportunis!). Dan jika ingin melihat dari aspek ideologis, bukan kesalahan juga jika kesemua regulasi itu disinyalir merupakan basis bagi dimulainya pertumbuhan Fasisme baru di Indonesia (yang mulai merangkak menuju Kebangkitan), setelah eksistensi nya sejak jaman orba mengalami cuti hamil paska era Semanggi (yang kini hyperglamor!) sempat dihiasi kilauan molotov belasan tahun lalu.

Dalam UU Ormas, masyarakat sipil (nantinya) dengan ekspresi berkumpul-berserikatnya ditempatkan sebagai ancaman terhadap aspek keamanan dan politik nasional (tentunya bagi pemilik Modal dan Otoritas!). UU tersebut kiranya dapat mengontrol dengan ketat perkembangan organisasi dalam masyarakat, baik pendirian secara kelembagaan maupun aktifitasnya. Hal ini tak lain dan tak bukan adalah upaya untuk menekan kebebasan berorganisasi itu sendiri sebagai bentuk Kontrol Penuh dalam hal Legalitas (hingga nanti bisa dipastikan akan ada pen-stigma-an Organisasi yang dianggap Ilegal sebagai konsekwensinya!). UU Ormas tersebut juga mengharuskan setiap ormas disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Hukum dan HAM, dengan kewajiban izin operasional dan pelaporan aktifitas serta dana yang diterima.

Jika nantinya disahkan, maka semua jenis organisasi, termasuk perkumpulan atau komunitas, harus tunduk pada standar baku yang diatur di dalamnya. Hal ini juga akan mencakup pelarangan aktifitas-aktifitas yang dianggap kritis, atau bahkan dalam kamus bahasa Stabilitas Negara khas mereka, biasa disebut Subversif. Jika hari ini saja hampir semua gerombolan paramiliter yang diidentifikasi diatas tadi sudah sedemikian Bebas nya bertindak sepihak atas kepentingan mereka, dan bahkan di dukung Aparat Negara dalam proses eksekusinya (seperti kasus Sampang saat ini & Ahmadiyah beberapa waktu lalu), bisa dibayangkan realisasi di lapangan ketika paket UU tersebut ketuk-palu.

Hal tersebut tentunya juga akan berdampak pada kewenangan luas bagi otoritas (dalam hal ini pihak Rezim-Berkuasa) untuk mencurigai hal-hal demokratis lain seperti diskusi-diskusi, penerbitan dan penyensoran terhadap bacaan dan sumber informasi yang dianggap subversif bagi pihaknya seperti telah dibahas sebelumnya. Disebutkan juga bahwa negara dapat membubarkan atau mengkriminalisasi organisasi yang dimaksud.

Kecenderungan ini juga akan tumbuh dengan sehat layaknya bayi intensif ASI, karena hal tersebut didukung pula dalam RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara yang mengandung agenda militerisasi masyarakat sipil. Dalam RUU tersebut, Negara (secara Absolut!) akan mengenakan wajib militer selama 5 tahun terhadap warga ber-usia 18-48 tahun, disertai ancaman hukuman penjara bagi yang tak mengindahkan. Wajib militer tersebut akan diklaim sebagai solusi dalam mengatasi masalah-masalah pertahanan, dimana dalam faktanya, pembenaran akan hal tersebut juga akan mengalami derasionalisasi dengan minimnya alokasi dana alutsista bagi TNI hari ini, yang sejatinya memang bertanggung-jawab dalam masalah Pertahanan negara.

Pendanaan wajib militer dari pemerintah daerah menyebabkan RUU Komponen Cadangan dinilai juga dapat menghidupkan kembali Komando Territorial. Masyarakat Aceh tentunya sudah sangat paham dengan pengalaman DOM yang pernah mereka alami. Hal tersebut tak disangkal akan semakin menumbuhkan iklim Militeristik dalam kehidupan keberagaman, yang tak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut juga bisa mempertegang kondisi Kehidupan dalam aspek toleransi.

Sementara dalam RUU Keamanan Nasional, resep tersebut akan menghasilkan aroma militerisme dan represifitas negara yang begitu Kental dan Menonjol, bahkan lebih Menonjol dari belahan-dada chef pada acara-masak-seronok manapun di layar televisi hari ini. RUU Kamnas pada dasarnya membuka ruang seluas-luasnya bagi militer untuk terlibat dalam ranah sosial politik, dengan memberikan kebebasan untuk menafsirkan dan mengambil tindakan atas sebuah situasi yang dianggap sebagai ancaman bagi keamanan nasional. Negara berhak menculik, menangkap dan menyadap, untuk mengupayakan tertib sipil, termasuk penggunaan aksi bersenjata.

Hampir serupa dengan UU Intelijen yang sudah disahkan, RUU ini merupakan legitimasi atas penggunaan kekuatan bersenjata (baik yang Berseragam ataupun yang Non-seragam!) dalam penanganan aksi protes, perlawanan warga, atau situasi dimana tafsiran sepenuhnya ditentukan secara Subjektif dan Sepihak oleh aparatur negara.

Tak perlu mengalami era represif jaman orba, sekiranya mereka yang paham akan pola Absolutisme Negara dalam menentukan mana yang baik dan mana yang benar dengan kedok dan konteks Pertahanan dan Keamanan, pastinya siapapun dapat membaca bahwa semua UU dan RUU tersebut bermaksud untuk membatasi Kebebasan dalam kacamata kepentingan. Entah nantinya Kepentingan siapa yang akan dibela oleh Negara, yang jelas Masyarakat lah korban yang paling potensial dalam strata Hukum dan UU yang sangat berbau Selongsong Peluru dan Mesiu tersebut.

Tulisan ini bukan ingin menunjukkan bahwa Regulasi-regulasi tersebut adalah horor yang sebenarnya dari apa yang nanti akan terjadi dalam lanskap teritori kehidupan bernegara (terutama dunia Aktifisme!). Namun yang harus ditegaskan adalah bahwa regulasi-regulasi tersebut berfungsi untuk Pasang Badan bagi bentuk pelegitimasian tindakan-tindakan represif negara maupun kelompok-kelompok sipil paramiliter lainnya, dalam menegakkan Kebebasan, Demokrasi, Pertahanan dan Keamanan, melalui definisi-definisi yang hanya bisa kita temui di kamus Militer dan Absolutisme Negara serta Pembenaran Subjektif Kubu tertentu, dengan serangkaian kepentingan di belakangnya.

Maka marilah mulai memahami bahwa usaha Pelestarian Kekerasan oleh pihak-pihak berotoritas itu akan makin mulus ke depan nya nanti, mengingat (sebagian) dari Mereka yang ingin berlomba di 2014 adalah Kubu Militer, yang tangannya masih anyir dan berbau amis-darah sebagai buah hasil kerjanya di masa lalu beserta kasus-kasus yang penyelesaian nya bias, yang masih memungkinkan para Jendral tersebut mendapatkan SKKB sebagai legitimasi pencalonannya tahun depan (2014).

 *) Penulis merupakan seorang buruh pelabuhan, Muthahhari-an, dan penderita insomnia kelas-bantam.

Sumber: tikusmerah.com - 3 Juli 2013


Artikel & Tinjauan Buku